Jurnal hukum
perdata
“WUJUD GANTI RUGI MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”
Pengarang
: M. Tjoanda
Abstrak :
Agreement is a legal
relationship between two people or more, which creates certain rights and
obligations. In terms of the debtor or the debt does not meet its obligations
or does not meet its obligations as they should and not fulfilled that
obligation because there is an element of him, then the lender has the right to
demand restitution, This is what this writing melatar belakangi How problems
with the form of compensation according to the Book of Law Civil Law? The
results obtained that the compensation as a result of default set out in the
Book of Civil Law Act, may also apply for compensation as a result of an
unlawful act. Given the form of material loss and imateriil, then a form of
compensation can be either kind (some money) or innatura.
Pendahuluan :
Perikatan adalah suatu
perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkana mana pihak yang
satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Pihak yang berhak
menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang
berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.Tuntutan atau
kewajiban tersebut lazimnya disebut sebagai prestasi. Pasal 1234 KUHPerdata :
“ Tiap-tiap perikatan
adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak
berbuat sesuatu.”
Menurut Pasal 1234 KUH
Perdata prestasi itu dibedakan atas :
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
Dalam hal debitur atau si
berutang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah
padanya, maka ada akibat-akibat hukum yang bisa menimpa dirinya.
Pertama-tama, sebagai
yang disebutkan dalam pasal 1236 KUHPerdata dan 1243 KUHPerdata
Kreditur berhak untuk
menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan
bunga.Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk
memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.
Bahwa kalau perjanjian
itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 KUHPerdata maka
kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa
disertai dengan tuntutan ganti rugi.Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak
dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.
Apabila salah satu pihak
dalam perikatan merasa dirugikan oleh pihak lainnya dalam perikatan tersebut,
maka hukum memberikan wahana bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk
melakukan gugatan ganti rugi.Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk
melakukan penulisan dengan permasalahan bagaimana wujud ganti rugi menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
Pembahasan :
1.
Pengertian
Kerugian
Pengertian kerugian
menurut R. Setiawan,
adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi.Adapun besarnya kerugian
ditentukan dengan mem-bandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan
keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.
Pengertian kerugian yang
hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian
nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.
Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak
dilakukan oleh pihak debitur.
Pengertian kerugian yang
lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang
diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya
harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau
membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain4. Yang dimaksud dengan
pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum.
Bila kita tinjau secara mendalam,
kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu
perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan)
antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang
seyogyanya akan timbul anadaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.
Pengertian kerugian dibentuk oleh
perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaiaman dalam kenyataannya keadaan
harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis
(situasi itu akan menjadi bagaimana andaikata pelanggaran norma tersebut tidak
terjadi). Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi
berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu
perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan
pelanggaran norma oleh pihak lain.
2. Unsur-Unsur Ganti Rugi
Dalam pasal 1246 KUHPerdata
menyebutkan :
“ biaya, rugi dan bunga yang oleh si
berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas
rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,
dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang
akan disebut di bawah ini.”
Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal
1246 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai
berikut :
(a) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya
yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya
iklan.
5 Ibid.
(b) Kerugian karena kerusakan,
kehilangan ata barng kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages).
Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya
buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena
salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang
karena terbakar.
(c) Bunga atau keuntungan yang
diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keutungan yang
diharapkannya. Misalnya A akan menerima beras sekian ton dengna harga pembelian
Rp. 250,00 per kg. Sebelum beras diterima, kemudian A menawarkan lagi kepada C
dengan harga Rp. 275,00 per kg. Setelah perjanjian dibuat, ternyata beras yang
diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirim oleh penjualnya. Di sini A
kehilangan keutungan yang diharapkan Rp. 25,00 per kg.6
Purwahid Patrik lebih memperinci lagi
unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :
a. Kerugian yang nyata diderita
(damnum emergens) meliputi biaya dan rugi
b. Keutungan yang tidak peroleh
(lucrum cessans) meliputi bunga.
Kadang-kadang kerugian hanya
merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua
unsur tersebut.
Satrio melihat bahwa unsur-unsur
ganti rugi adalah :
a. Sebagai pengganti daripada
kewajiban prestasi perikatannya
b. Sebagian dari kewajiban perikatan
pokoknya
c. Sebagai pengganti atas kerugian
yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur.
d. Kedua-duanya sekaligus jadi sini
dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi
keterlambatannya.
3. Sebab-Sebab Kerugian
Dari pengertian kerugian pada sub bab
sebelumnya dapat kita lihat bahwa kerugian adalah suatu pengertian kausal,
yakni berkurangnya harta kekayaan (perubahan keadaan berkurangnya harta
kekayaan), dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan
tersebut. Syarat untuk menggeserkan kerugian itu kepada pihak lain oleh pihak
yang dirugikan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu
norma oleh pihak lain tersebut.
Menurut Nurhayati Abas, ganti
kerugian harus memenuhi beberapa sebab:
a. Harus ada hubungan kausal
b. Harus ada adequate
kreditur mempunyai kewajiban untuk
berusaha membayar kerugian yang timbul sampai batas-batas yang patut. Kalau
kreditur tidak berusaha membatasi kerugian itu maka akibat dari kelalaiannya
tidakdapat dibebankan kepada debitur.Ketentuan ini juga berkaitan dengan
prinsip dapat digugat dan hubungan adequat.
a. Hubungan Sine Qua Non (Von Buri)
Syarat pertama untuk membebankan
kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat
dianggap sebagai condicio sine qua non kerugian tersebut.
Menurut teori ini suatu akibat
ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya
akibat tersebut.Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang
disebut “sebab”.
Nieuwenhuis memberikan contoh menarik
untuk ini :
C menyewakan sejumlah kamar kepada
beberapa orang, termasuk A dan B. Kamar-kamar tersebut terletak di atas ruang
konfeksi milik C. Menurut kontrak sewa, para penyewa dilarang menggunakan alat
masak listrik. Dalam urutan kronologis terjadi yang berikut ini: 11
a. A menghubungkan alat listrik
pemasak air dengan jaringan listrik.
b. B menggunakan alat listrik pemanas
air dalam kamar mandi, yang menyerap tenaga listrik yang sama.
c. Aliran listrik terhenti dan
mesin-mesin jahit listrik di ruang konfeksi C terhenti.
Apa yang menjadi “penyebab”
berhentinya mesin-mesin jahit listrik tersebut? Mesin-mesin itu tidak akan
berhenti andaikata A tidak menggunakan alat listrik pemanas air, Jadi tingkah
laku A berpengaruh terhadap berhentinya mesin-mesin jahit tersebut. Peristiwa a
merupakan syarat untuk timbulnya peristiwa c. Dalam artinya bahwa tanpa a, c
tidak akan terjadi (condicio sine qua non).
Kalau “penyebab” dirumuskan sebagai
tiap peristiwa, yang tanpa peristiwa tersebut peristiwa lain tidak akan
terjadi, maka b juga merupakan “penyebab” berhentinya mesin-mesin jahit
tersebut. Anadaikata B tidak menggunakan alat pemanas air di kamar mandi, maka
tidak akan ada kelebihan beban listrik dan mesin-mesin jahit itu tidak akan
berhenti. Jadi, meskipun peristiwa a dan b kedua-duanya merupakan conditio
sine qua non untuk peristiwa c, namun ahli hukum hanya
mengkualifikasikan perbuatan A sebagai penyebab berhentinya mesin-mesin jahit
tersebut dan kerugian yang ditimbulkan, karena baginya yang penting adalah
menetapkan apakah kerugian dapat dibebankan pada orang lain daripada yang
dirugikan. Karena ini hanya mungkin jika kerugian adalah akibat pelanggaran
norma oleh orang lain itu, maka ahli hukum hanya menaruh minat akan
syarat-syarat untuk timbulnya kerugian dimana terdapat pula pelanggaran norma
hukum. Penyebab dalam arti yuridis dalam situasi di atas hanya penggunaan alat
pemanas air minum oleh A (yang dilarang) meskipun perbuatan B dalam ukuran yang
sama turut berperan dalam timbulnya kerugian.
b. Hubungan Adequat (Von
Kries)
Kerugian adalah akibat adequat pelanggaran
norma apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk
timbulnya kerugian demikian. Inilah inti ajaran penyebab yang adequat.
Teori ini berpendapat bahwa suatu
syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk
menimbulkan akibat. Selanjutnya Hoge Raad memberikan perumusan, bahwa suatu
perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan / diduga
akan terjadinya akibat yang bersangkutan. Ajaran ini mencampur adukkan antara causalitetdan
pertanggunganjawaban.
Hoge Raad menganut ajaran adequate.Hal
ini ternyata dari arrest-nya tanggal 18 November 1927, dimana
dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan akibat yang langsung dan seketika adalah
akibat yang menurut aturan-aturan pengalaman dapat diharapkan terjadi.
4. Wujud Ganti Rugi
Pada umumnya ganti rugi
diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu.Hoge Raad malahan
berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan
dalam sejumlah uang tertentu.Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa saja
menerima penggantian in natura dan membebaskan debitur. Yang
tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi
dalam wujud lain daripada sejumlah uang.
Pendapat seperti itu dengan tegas
dikemukakan, ketika Hoge Raadmenghadapi masalah tuntutan ganti rugi
dari seorang yang minta kepada toko perhiasan, agar perhiasan yang ia beli
daripadanya diperbaiki, tetapi perbaikan itu ternyata malah menimbulkan
kerusakan dan kerugian lebih parah lagi. Hof memutuskan bahwa
pemilik toko perhiasan harus mengganti kerugian, dengan cara mengembalikan
harga yang dulu dibayar oleh pembeli dan pembeli mengembalikan perhiasannya.
Cara perhitungan ganti rugi seperti ini tidak dibenarkan oleh Hoge Raad.Ganti
rugi harus diwujudkan dalam sejumlah uang.
Pitlo berpendapat bahwa
undang-undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan,
bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu.12 Alasan
pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti itu banyak
kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. Anehnya, kalau ganti rugi itu berkaitan
denganonrechtmatige daad, maka syarat “dalam wujud sejumlah uang” tidak
berlaku, karena Hoge Raad dalam kasus seperti itu membenarkan
tuntutan ganti rugi dalam wujud lain.
Walaupun demikian hal itu tidak
berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan
adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada
perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan
kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.
Sering pula muncul pada tuntutan
ganti rugi atas dasar onrechtmatige daad. Namun adanya ganti rugi
atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengna uang, secara tegas-tegas
diakui, seperti pada pasal 1601w KUHPerdata yang menyatakan bahwa :
“ Jika salah satu pihak dengan
sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu
kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat
dinilaikan dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut
keadilan, sebagai ganti rugi”.
Lebih dari itu Pitlo secara
tegas mengatakan bahwa kehilangan kesempatan menikmati kesegaran hidup (gederfde
levensvreugde) dapat menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi; demikian juga
kehilangan nilai-nilai affectie. Tuntutan ganti rugi (kerugian
idiil) sebesar f. 600,00 oleh seorang komponis atas dasar
telah dibawakannya lagu ciptannya dalam suatu pertunjukan komersial (dengan
memungut bayaran) tanpa mendapat izinnya lebih dahulu telah dikabulkan oleh Raad
van Justite Batavia dalam keputusannya tanggal 11 Maret 1927. Dengan
demikian di sini dasar pemikirannya bukannya tidak boleh memberikan ganti rugi
kepada kerugian yang berwujud lain, tetapi karena kerugian yang berwujud lain
itu tidak dapat diganti dengan uang.
Jadi yang dimaksud bukannya sifat
dari kepentingan yang dirugikan, tetapi apakah yang dirugikan bisa dipulihkan
dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang.Kalau bisa maka hal itu berarti,
bahwa kerugian itu bisa dinilai dengan uang. Untungnya pengadilan dalam hal ini
tidak mengambil sikap yang kaku; rasa sakit bisa dihilangkan atau dikurangi
dengan pemberian obat (yang dibayar dengan sejumlah uang), kebutaan dibantu
dengan seorang penuntun (yang harus dibayar secara berkala), kenikmatan estetika bisa
diganti dengan kenikmatan sejenis yang lain (yang harus dibeli atau dibayar
dengan sejumlahuang). Konsekuensinya, Hakim tidak berhak menetapkan ganti rugi
sejumlah uang tertentu atas kerugian, kalau bagaimanapun dengan uang itu
(kerugian) tidak akan dapat dikurangi atau diperbaiki, kecuali sudah tentu
kalau undang-undang sendiri membolehkan hal seperti itu.
5. Bentuk-Bentuk Kerugian
Bentuk-bentuk kerugian dapat kita
bedakan atas dua bentuk yakni :
a. Kerugian materiil
b. Kerugian immateriil
Undang-undang hanya mengatur
penggantian kerugian yang bersifat materiil.Kemungkinan terjadi bahwa kerugian
itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak
dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan,
penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.
Sulit rasanya menggambarkan hakekat
dan takaran obyektif dan konkrit sesuatu kerugian immateriil. Misalnya:
bagaimana mengganti kerugian penderitaan jiwa. Si A berjanji kepada si B untuk
menjual cincin berlian sekian karat.Ternyata berlian itu palsu yang
mengakibatkan kegoncangan dan penderitaan batin bagi si B. Bagaimana
memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud? Sekalipun memang benar
menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti rugi terhadap hal
ini pun dapat dituntut. Penggantiannya dialihkan kepada suatu perhitungan yang
berupa “pemulihan”.Biaya pemulihan inilah yang diperhitungkan sebagai ganti
rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim.
Seperti dalam contoh di atas, tentu
tidak dapat diganti kegoncangan jiwa yang diderita oleh si pembeli
tersebut.Tetapi debitur dapat “dibebankan” sejumlah biaya pengobatan
rehabilitasi.Misalnya ongkos dokter dan biaya sanatorium.Sampai benar-benar si
kreditur itu pulih kembali.Atau kalau kita ambil kecelakaan yang semakin
merajalela di jalan raya. Karena kesalahan dan kecerobohan , A menabrak B
sehingga kakinya harus diamputasi. Tak mungkin debitur mesti mengganti kaki
yang dipotong itu.Bagaimana mengherstel kaki yang sudah
dipotong.Yang rasional ialah sejumlah ganti rugi kebendaan berupa uang. Ini
sesuai pula dengan ketentuan pasal 1371 KUHPerdata yang menyatakan : cacat atau
puntung pada bagian badan / tubuh yang dilakukan dengan “sengaja” atau oleh
karena “kurang hati-hati”, memberi hak kepada orang itu menuntut “bayaran” di
luar biaya pengobatan. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan si korban dapat
menuntut ganti rugi “kebendaan” atau kerugian yang non-ekonomis, yang terdiri
dari :
- sejumlah biaya pengobatan ;
- dan sejumlah uang bayaran sesuai
dengan keadaan cacat yang diderita.
Mengenai ukuran uang bayaran cacat di
luar pengobatan tadi, dinilai atas dasar “kedudukan dan kemampuan” kedua belah
pihak, sambil memperhatikan hal ihwal kejadian itu sendiri.
Akan tetapi tidak setiap kerugian
ekonomis mesti diganti dengan suatu yang bersifat kebendaan yang bernilai
uang.Malah kadang-kadang lebih tepat diganti dengan hal-hal yang bersifat
non-ekonomis pula. Umpamanya “hak perseorangan” (persoonlijkerechten) :
integritas pribadi, kebebasan pribadi, memulihkan nama baik dan sebagainya.
Dalam hal ini pemulihan atau rehabilitasi hak asasi perseorangan tadi, jauh
lebih efektif dari pada penilaian ganti rugi uang.
Namun di luar hal-hal yang tersebut
tadi biasanya ganti rugi non-ekonomis lebih sempurna bila diganti dengan
sejumlah uang sebagai alat rehabilitasinya.Asal benar-benar jumlah ganti rugi
tadi “efektif” banyaknya sesuai dengan perhitungan yang memungkinkan
tercapainya hasil pemulihan yang mendekati keadaan semula.Misalnya pengobatan
sanatorium disamping biaya pemulihan dan kehidupan selanjutnya, haruslah
benar-benar efektif nilainya (effectieve waarde).
Kesimpulan :
Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran
norma, dapat disebabkan karena wanprestasi yang merupakan perikatan bersumber
perjanjian dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumber
undang-undang. Ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diatur di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, dapat juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai
akibat perbuatan melawan hukum.Mengingat adanya bentuk kerugian materiil dan
imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa natura (sejumlah uang) maupun
innatura.
DAFTAR PUSTAKA
Setiawan R., Pokok-Pokok Hukum
Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977.
Harahap M. Yahya, Segi-Segi Hukum
Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
Meliala Djaja S., Perkembangan Hukum
Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan,
Alumni, Bandung, 1982.
Nieuwenhuis J.H., terjemahan Djasadin
Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Airlangga University Press, Surabaya,
1985.
Patrik Purwahid, Dasar-Dasar Hukum
Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar
Maju, Bandung, 1994.
Satrio J., Hukum Perikatan (Perikatan
Pada Umumnya), Alumni, Bandung, 1999.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar